Sungai Raya tetap Membenci Bengkayang

Singkawang –13 tahun silam, kembali ratusan warga Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan berbondong-bondong ke Kantor Camat Sungai Raya menuntut agar wilayah mereka dilepaskan dari Kabupaten Bengkayang, Senin (13/2).

“UU Nomor 10 Tahun 1999 itu hanya rekayasa. Masyarakat di sini tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai apakah Sungai Raya gabung ke Bengkayang atau tidak. Mereka main selonong saja memasukkan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang. Mana demokrasi negara ini?” cetus Lafiardi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Unjuk Rasa.

Setelah orasi, sejumlah perwakilan aksi damai itu diminta berdialog langsung dengan Camat Sungai Raya Akhmadi di ruang kerjanya, didampingi Kapolsek Sungai Raya CH Sitorus. Suasana sempat memanas karena warga sudah bosan dengan berbagai penjelasan yang tidak berujung.

Komentar Bupati Bengkayang dan Ketua Komisi A DPRD Bengkayang di koran Equator 6 Februari 2012, mereka nilai memprovokasi warga untuk bergerak kembali menuntut pisah dari Bengkayang.

Lafiardi alias Katak menjelaskan, masyarakat Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan memang sejak dahulu tidak setuju bergabung dengan Kabupaten Bengkayang lantaran urusan administrasi jauh. Juga sulit mendapatkan pelayanan publik serta prosedur yang berbelit-belit.

“Kalau masalah pembangunan dikalikan nol saja. Hasil musrenbang tidak pernah terealisasi. Karena anggota dewan saja tidak mau datang ke Kantor Camat Sungai Raya tempat dilaksanakan musrenbang, makanya hasilnya sulit untuk terealisasi,” ungkap Lafiardi.

Banyak persoalan yang dihadapkan masyarakat Sungai Raya itu, kata Lafiardi, membuat warga ingin segera dilepas dari Kabupaten Bengkayang. “Kembalikan kami ke habitat kami, kabupaten atau kota terdekat. Bebaskan kami dari lilitan ini, kembalikan kami, jangan hak kami dirampas,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah lebih memilih Kota Singkawang atau Kabupaten Pontianak, Lafiardi telah mendapatkan informasi kalau Bupati Pontianak bersedia membuka tangan selebar-lebarnya kalau Sungai Raya ingin bergabung dengan Kabupaten Pontianak. “Kecik tapak tangan, nyiruk kamek tadahkan,” kata Lafiardi menyitir peribahasa yang disampaikan Bupati Ria Norsan.

Sementara itu, Camat Sungai Raya Akhmadi enggan berkomentar banyak mengenai tuntutan warganya yang ingin lepas dari Kabupaten Bengkayang itu. “Kita akan tindak lanjuti dengan menemui bupati. Selaku bawahan, saya akan melaporkan hal ini ke beliau. Tidak dapat dipastikan kapan, tergantung apakah beliau di tempat atau tidak. Yang jelas akan secepatnya,” katanya. “Saya tidak bisa harus bagaimana dan bagaimana nantinya.”

Terkait masalah pelayanan publik yang dikeluhkan para pengunjuk rasa, Akhmadi buru-buru membantahnya. “Selama ini pelayanan tidak ada masalah, tidak ada penundaan, kecuali saya sedang tidak di tempat. Tidak ada juga yang dipersulit dan masyarakat pun selama ini tidak pernah mengeluhkannya. Kalau ada mungkin secara pribadi,” tangkis Akhmadi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Camat Sungai Raya, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Dengan mewanti-wanti akan datang kembali bila tidak ada tindak lanjut dari tuntutan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bengkayang tersebut.

Karena sayang

Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot menegaskan tidak ada sedikit pun niat dirinya untuk melukai hati masyarakat, khususnya masyarakat di dua kecamatan yang ingin memisahkan dirinya dari kabupaten yang dipimpinnya.

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kalau ada kekurangan pelayanan dan aspirasi yang ingin disampaikan, ya sampaikan dengan cara yang santun. Jangan suka tulis-tulis dan coret-coret di jalan,” katanya dihubungi Equator via seluler, Senin (13/2).

Gidot juga merasa sedih menyusul pernyataan pihak-pihak yang menilai pernyataannya dalam menanggapi keinginan tersebut sangat melukai hati masyarakat.

“Dalam pemerintahan ada level kepemimpinan, di tingkat kecamatan ya sampaikan dengan cara yang baik kepada camat. Nanti apa yang menjadi keinginan masyarakat akan kita bicarakan. Saya marah dengan rakyat karena saya sayang dengan rakyat,” ucap Gidot, yang baru tiba di Pontianak dari Sukadana menghadiri Muscab Partai Demokrat.

Bagaimana keinginan masyarakat dua kecamatan, Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan yang semangatnya begitu besar untuk tetap memisahkan diri dari Kabupaten Bengkayang? “Lihat dulu masalah yang prinsip, apakah memang gara-gara pelayanan publik atau ada hal lainnya,” jawab Gidot.

Bupati Bengkayang mencermati, kalau kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi alasan masyarakat dua kecamatan itu untuk bergabung ke kabupaten lain, sampaikan apa kekurangan itu.

Sebagai wujud perhatian terhadap kehidupan masyarakat, Gidot menyadari perlu adanya refleksi akan makna kepemimpinan dari semua level kepemimpinan. “Kita tentunya menginginkan perjalanan roda pemerintahan tidak menyengsarakan rakyat,” katanya.

Singkawang abstain

Terpisah, Walikota Singkawang Dr KRA Hasan Karman Notohadiningrat mengatakan sebenarnya permasalahan Sungai Raya ini merupakan isu lama sejak pemekaran Singkawang pada 2011. “Waktu itu mungkin sebagian warga di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan merasa jarak daerahnya terlalu jauh ke Bengkayang dibandingkan ke Singkawang,” katanya.

Menurut peraturan perundang-undangan, batas luas wilayah administrasi untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang 50.400 hektare itu sudah maksimal. “Jika ditambah wilayah lagi, maka bukan lagi Pemerintah Kota (Pemkot), tetapi harus diubah menjadi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan penetapannya harus dengan undang-undang,” jelas Hasan.

Dia tidak menyebutkan apakah bersedia menerima atau menolak Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan masuk ke Kota Singkawang. “Kita tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan mau menerima atau menolak. Semuanya harus melalui pembahasan yang melibatkan semua unsur terkait dari kabupaten, provinsi, dan pusat,” terang Hasan.

Menurutnya, lebih baik semua berpikir dengan kepala dingin untuk mencari solusi yang dapat memenuhi tuntutan masing-masing. “Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, jika mau berkepala dingin, pasti ada jalan. Memisahkan diri belum tentu lebih baik dan mekanismenya panjang. Bisa-bisa malah menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan,” ingat Hasan. (dik/jul)